Common law adalah hukum tidak tertulis yang didasarkan pada preseden hukum yang ditetapkan oleh pengadilan. Common law memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang tidak biasa di mana hasilnya tidak dapat ditentukan berdasarkan undang-undang atau aturan hukum tertulis yang ada. Sistem common law AS berevolusi dari tradisi Inggris yang menyebar ke Amerika Utara selama periode kolonial abad ke-17 dan ke-18. Common law juga dipraktikkan di Australia, Kanada, Hong Kong, India, Selandia Baru, dan Inggris.
Memahami Common Law
Preseden, yang dikenal sebagai stare decisis, adalah sejarah keputusan pengadilan yang menjadi dasar evaluasi untuk kasus-kasus di masa depan. Common law, yang juga dikenal sebagai hukum kasus, bergantung pada catatan rinci tentang situasi dan undang-undang yang serupa karena tidak ada kode hukum resmi yang dapat diterapkan pada kasus yang sedang dihadapi.
Hakim yang mengadili suatu kasus menentukan preseden mana yang berlaku untuk kasus tersebut. Contoh yang diberikan oleh pengadilan yang lebih tinggi mengikat kasus-kasus yang diadili di pengadilan yang lebih rendah. Sistem ini mendorong stabilitas dan konsistensi dalam sistem peradilan hukum AS. Namun, pengadilan yang lebih rendah dapat memilih untuk memodifikasi atau menyimpang dari preseden jika preseden tersebut sudah ketinggalan zaman atau jika kasus yang sedang ditangani secara substansial berbeda dengan kasus preseden. Pengadilan yang lebih rendah juga dapat memilih untuk membatalkan preseden, tetapi hal ini jarang terjadi.
Common Law vs Hukum Perdata
Hukum perdata adalah seperangkat undang-undang hukum yang komprehensif dan terkodifikasi yang dibuat oleh pembuat undang-undang. Sistem hukum perdata dengan jelas mendefinisikan kasus-kasus yang dapat dibawa ke pengadilan, prosedur untuk menangani klaim, dan hukuman atas suatu pelanggaran. Otoritas peradilan menggunakan ketentuan dalam hukum perdata yang berlaku untuk mengevaluasi fakta-fakta dari setiap kasus dan membuat keputusan legislatif. Meskipun hukum perdata diperbarui secara berkala, tujuan dari kode standar adalah untuk menciptakan ketertiban dan mengurangi sistem yang bias di mana hukum diterapkan secara berbeda dari satu kasus ke kasus lainnya.
Common law mengacu pada pendapat dan interpretasi yang dilembagakan dari otoritas peradilan dan juri publik. Mirip dengan hukum perdata, tujuan Common Law adalah untuk menetapkan hasil yang konsisten dengan menerapkan standar interpretasi yang sama. Dalam beberapa kasus, preseden bergantung pada tradisi kasus per kasus dari masing-masing yurisdiksi. Akibatnya, elemen-elemen common law dapat berbeda di setiap wilayah.
Pernikahan Common Law
Pernikahan common law, juga dikenal sebagai pernikahan non-seremonial, adalah kerangka kerja hukum yang memungkinkan pasangan untuk dianggap menikah tanpa secara resmi mendaftarkan persatuan mereka sebagai pernikahan sipil atau agama. Meskipun common law tidak umum di AS, ada sejumlah negara bagian yang memiliki undang-undang atau mengizinkan pernikahan common law jika memenuhi persyaratan tertentu:
– Colorado
– Iowa
– Kansas
– Montana
– New Hampshire
– Carolina Selatan
– Texas
Sejumlah negara bagian, termasuk Alabama, baru-baru ini menghapuskan undang-undang yang mengizinkan pernikahan berdasarkan hukum adat.
Pertimbangan Khusus
Ketika hakim menyajikan preseden yang berlaku untuk sebuah kasus, preseden tersebut dapat secara signifikan memengaruhi kriteria yang digunakan juri untuk menafsirkan sebuah kasus. Secara historis, tradisi common law telah menyebabkan marjinalisasi yang tidak adil atau pelemahan kelompok-kelompok tertentu. Entah sudah ketinggalan zaman atau bias, keputusan di masa lalu terus membentuk keputusan di masa depan hingga perubahan sosial mendorong badan peradilan untuk membatalkan preseden tersebut.
Sistem ini menyulitkan pihak-pihak yang terpinggirkan untuk mendapatkan keputusan yang menguntungkan sampai pemikiran populer atau undang-undang sipil mengubah interpretasi common law. Kaum feminis pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang memperjuangkan hak-hak perempuan sering menghadapi kesulitan seperti itu. Sebagai contoh, di Inggris, Common Law pada akhir tahun 1970-an menyatakan bahwa, ketika pasangan bercerai, ayah-bukannya ibu-yang berhak atas hak asuh anak, sebuah bias yang pada dasarnya membuat perempuan terjebak dalam pernikahan.
Contoh Common Law
Dari waktu ke waktu, common law telah menjadi dasar bagi penulisan undang-undang baru. Sebagai contoh, Inggris telah lama memiliki pelanggaran Common Law tentang “melanggar kesusilaan umum”. Dalam dekade terakhir, pihak berwenang telah menggunakan Common Law kuno ini untuk mengadili aktivitas baru yang mengganggu yang disebut upskirting: praktik menempelkan kamera di antara kedua kaki seseorang, tanpa persetujuan atau sepengetahuannya, untuk mengambil foto atau video bagian pribadi mereka untuk kepuasan seksual atau untuk mempermalukan atau membuat orang lain tertekan.
Pada bulan Februari 2019, Parlemen Inggris mengesahkan Undang-Undang Voyeurisme (Pelanggaran) yang secara resmi menjadikan upskirting sebagai kejahatan, yang dapat dihukum hingga dua tahun penjara dan kemungkinan menempatkan seseorang yang dihukum dalam daftar pelaku kejahatan seksual.
Kesimpulan
Meskipun common law berasal dari kemunculan aslinya di Inggris pada abad pertengahan, hukum ini masih berlaku di AS dan di tempat lain saat ini. Seiring dengan evolusi teknologi dan kehadirannya dalam kehidupan kita yang terus berkembang, kemampuan common law untuk membiarkan kode hukum terbuka untuk diinterpretasikan akan menjadi semakin penting.
