Asian Financial Crisis, yang juga disebut “Penularan Asia”, adalah serangkaian devaluasi mata uang dan peristiwa lain yang dimulai pada Juli 1997 dan menyebar ke seluruh Asia. Krisis ini dimulai di Thailand ketika pemerintah mengakhiri patokan mata uang lokal terhadap dolar AS setelah menghabiskan sebagian besar cadangan devisa negara tersebut untuk mempertahankannya dari tekanan spekulatif selama berbulan-bulan. Hanya beberapa minggu setelah Thailand berhenti mempertahankan mata uangnya, Malaysia, Filipina, dan Indonesia juga terpaksa membiarkan mata uang mereka jatuh karena tekanan pasar yang spekulatif. Pada bulan Oktober, krisis ini menyebar ke Korea Selatan, di mana krisis neraca pembayaran membawa pemerintah ke ambang gagal bayar. Negara-negara lain juga mengalami tekanan, namun negara-negara dengan fundamental ekonomi yang kuat dan cadangan devisa yang besar bernasib lebih baik. Hong Kong menangkis beberapa serangan spekulatif yang besar namun tidak berhasil terhadap mata uangnya, yang dipatok ke dolar AS melalui sistem dewan mata uang dan didukung oleh cadangan dolar AS yang sangat besar.
Dampak dari Asian Financial Crisis
Ketika baht Thailand jatuh, mata uang-mata uang Asia lainnya juga jatuh-beberapa di antaranya secara drastis. Di seluruh Asia, aliran modal masuk melambat atau berbalik arah. Baht Thailand diperdagangkan sekitar 26 baht per dolar AS sebelum krisis, namun kehilangan separuh nilainya pada akhir tahun 1997, dan jatuh menjadi 53 baht per dolar AS pada bulan Januari 1998. Won Korea Selatan jatuh dari sekitar 900 per dollar AS menjadi 1.695 per dollar AS pada akhir tahun 1997. Rupiah Indonesia, yang diperdagangkan sekitar 2.400 per dollar AS pada bulan Juni 1997, anjlok menjadi 14.900 pada bulan Juni 1998, kurang dari seperenam dari tingkat sebelum krisis. Beberapa negara yang terkena dampak krisis jatuh ke dalam resesi yang parah. Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia turun dari 4,7% di tahun 1997 menjadi -13,1% di tahun 1998. Di Filipina, pertumbuhan PDB turun dari 5,2% menjadi -0,5% pada periode yang sama. Pertumbuhan PDB Malaysia juga turun dari 7,3% pada tahun 1997 menjadi -7,4% pada tahun 1998, sementara Korea Selatan mengalami kontraksi dari 6,2% menjadi -5,1%. Pertumbuhan PDB Malaysia juga turun dari 7,3% pada tahun 1997 menjadi -7,4% pada tahun 1998, sementara Korea Selatan mengalami kontraksi dari 6,2% menjadi -5,1%. Krisis ini dapat diatasi dengan intervensi dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, antara lain, yang mengucurkan dana sebesar $118 miliar ke Thailand, Indonesia, dan Korea Selatan untuk menalangi perekonomian mereka. Sebagai hasil dari krisis, negara-negara yang terkena dampak merestrukturisasi ekonomi mereka, umumnya karena IMF mensyaratkan reformasi sebagai syarat bantuan. Perubahan kebijakan spesifik berbeda di setiap negara, tetapi umumnya melibatkan penguatan sistem keuangan yang lemah, menurunkan tingkat utang, menaikkan suku bunga untuk menstabilkan mata uang, dan memotong pengeluaran pemerintah. Krisis ini juga menjadi studi kasus yang berharga bagi para ekonom untuk memahami bagaimana pasar yang saling terkait mempengaruhi satu sama lain, terutama yang berkaitan dengan perdagangan mata uang dan manajemen rekening nasional.
Penyebab Asian Financial Crisis
Krisis ini berakar pada beberapa rangkaian kebijakan industri, keuangan, dan moneter pemerintah dan tren investasi yang mereka ciptakan. Begitu krisis dimulai, pasar bereaksi dengan kuat, dan satu demi satu mata uang berada di bawah tekanan. Beberapa masalah makroekonomi termasuk defisit neraca berjalan, tingkat utang luar negeri yang tinggi, defisit anggaran yang meningkat, pinjaman bank yang berlebihan, rasio pembayaran utang yang buruk, dan arus modal masuk dan keluar yang tidak seimbang. Banyak dari masalah-masalah ini adalah hasil dari kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang dipimpin oleh ekspor pada tahun-tahun menjelang krisis. Pemerintah bekerja sama dengan para produsen untuk mendukung ekspor, termasuk memberikan subsidi kepada bisnis-bisnis yang diunggulkan, pembiayaan yang lebih menguntungkan, dan mematok mata uang terhadap dolar AS untuk memastikan nilai tukar yang menguntungkan bagi para eksportir.
Meskipun hal ini mendukung ekspor, hal ini juga menciptakan risiko. Jaminan eksplisit dan implisit dari pemerintah untuk menalangi industri dan bank dalam negeri berarti para investor sering tidak menilai profitabilitas investasi, tetapi lebih melihat pada dukungan politik. Kebijakan investasi juga menciptakan hubungan yang nyaman di antara konglomerat lokal, lembaga keuangan, dan regulator yang mengawasi industri mereka. Sejumlah besar uang asing mengalir masuk, seringkali dengan sedikit perhatian terhadap potensi risiko. Faktor-faktor ini berkontribusi pada moral hazard yang sangat besar dalam perekonomian Asia, mendorong investasi besar-besaran pada proyek-proyek marjinal dan berpotensi tidak sehat.
Ketika krisis menyebar, menjadi jelas bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang mengesankan di negara-negara ini menyembunyikan kerentanan yang serius. Khususnya, kredit domestik telah berkembang pesat selama bertahun-tahun, sering kali tidak diawasi dengan baik, sehingga menciptakan pengaruh yang signifikan bersama dengan pinjaman yang diberikan kepada proyek-proyek yang meragukan. Nilai real estat yang meningkat dengan cepat (sering kali dipicu oleh kemudahan akses terhadap kredit) berkontribusi pada masalah ini, bersamaan dengan meningkatnya defisit transaksi berjalan dan penumpukan utang luar negeri. Pinjaman luar negeri yang besar, sering kali dengan jangka waktu yang pendek, juga membuat perusahaan-perusahaan dan bank-bank terpapar pada risiko-risiko nilai tukar dan pendanaan yang signifikan – risiko-risiko yang selama ini tertutupi oleh patokan-patokan mata uang yang sudah berlangsung lama. Ketika patokan-patokan tersebut runtuh, perusahaan-perusahaan yang berutang dalam mata uang asing tiba-tiba berutang lebih banyak dalam mata uang lokal, sehingga memaksa banyak perusahaan mengalami kebangkrutan.
Banyak perekonomian Asia juga mengalami defisit transaksi berjalan. Jika sebuah negara memiliki surplus transaksi berjalan, itu berarti negara tersebut pada dasarnya adalah pemberi pinjaman neto ke seluruh dunia. Jika neraca transaksi berjalan negatif, maka negara tersebut adalah peminjam neto dari seluruh dunia. Defisit neraca transaksi berjalan telah meningkat karena pengeluaran pemerintah yang besar (sebagian besar ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekspor yang berkelanjutan).
Tanggapan terhadap Asian Financial Crisis
IMF turun tangan untuk membendung krisis dengan memberikan pinjaman untuk menstabilkan ekonomi yang terkena dampak. IMF dan lembaga-lembaga lain meminjamkan sekitar $118 miliar dalam bentuk pinjaman jangka pendek kepada Thailand, Indonesia, dan Korea Selatan. Namun, dana talangan tersebut datang dengan syarat: Pemerintah harus menaikkan pajak, memotong pengeluaran, dan menghapuskan banyak subsidi. Pada tahun 1999, banyak negara yang terkena dampak mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Lembaga-lembaga keuangan lain juga ikut campur tangan. Sebagai contoh, pada bulan Desember 1997, Federal Reserve Bank AS menengahi kesepakatan di mana bank-bank AS yang berhutang uang kepada perusahaan-perusahaan Korea Selatan dengan pinjaman jangka pendek secara sukarela setuju untuk mengubahnya menjadi pinjaman jangka menengah.
Pelajaran dari Asian Financial Crisis
Banyak pelajaran dari Asian Financial Crisis yang masih relevan sampai sekarang. Pertama, waspadalah terhadap gelembung aset, karena gelembung aset memiliki kebiasaan untuk meledak. Kedua, pemerintah perlu mengendalikan pengeluaran dan menjalankan kebijakan pembangunan ekonomi yang bijaksana.
Kesimpulan
Pada tahun 1997, perencanaan kebijakan ekonomi selama beberapa dekade yang menampilkan hubungan erat antara perencana kebijakan pemerintah, regulator, industri yang mereka atur, dan lembaga keuangan mencapai puncaknya ketika pasar mulai memberikan tekanan pada mata uang Asia. Yang paling rentan adalah negara-negara dengan tingkat utang yang tinggi dan pembiayaan yang tidak mencukupi untuk membayarnya.
IMF turun tangan untuk menalangi ekonomi yang paling terkena dampak, tetapi IMF memberlakukan persyaratan ketat sebagai imbalan atas bantuan tersebut. Beberapa langkah termasuk mengharuskan pemerintah untuk memotong pengeluaran, menaikkan pajak, menghilangkan subsidi, dan merestrukturisasi sistem keuangan mereka.
Krisis ini juga berfungsi sebagai studi kasus mengenai gelembung aset dan seberapa cepat penjualan panik dapat memicu penularan yang tidak dapat dikendalikan oleh para gubernur bank sentral.
