Emergency Banking Act of 1933 adalah undang-undang yang disahkan di tengah Depresi Besar yang mengambil langkah-langkah untuk menstabilkan dan memulihkan kepercayaan terhadap sistem perbankan AS. Hal ini terjadi setelah serangkaian bank run yang terjadi setelah jatuhnya pasar saham pada tahun 1929. Salah satu langkah utamanya adalah pembentukan Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), yang mulai mengasuransikan rekening bank tanpa biaya hingga $2.500. Selain itu, presiden diberi kekuasaan eksekutif untuk beroperasi secara independen dari Federal Reserve selama masa krisis keuangan.
Memahami Emergency Banking Act (Undang-Undang Perbankan Darurat)
Undang-undang ini disusun setelah upaya-upaya lain gagal untuk sepenuhnya memperbaiki dampak Depresi yang membebani sistem moneter AS. Pada awal tahun 1933, Depresi telah menghancurkan perekonomian Amerika dan bank-banknya selama hampir empat tahun. Ketidakpercayaan terhadap lembaga keuangan semakin meningkat, sehingga mendorong semakin banyak masyarakat Amerika yang menarik uang mereka dari sistem keuangan dibandingkan mengambil risiko meninggalkannya di bank.
Meskipun ada upaya di banyak negara bagian untuk membatasi jumlah uang yang dapat diambil seseorang dari bank, penarikan dana terus meningkat karena kegagalan bank yang terus berlanjut meningkatkan kecemasan dan, dalam lingkaran setan, memicu lebih banyak lagi penarikan dan kegagalan.
Meskipun Undang-undang tersebut berasal dari masa pemerintahan Herbert Hoover, undang-undang tersebut disahkan pada tanggal 9 Maret 1933, tak lama setelah Franklin D. Roosevelt dilantik. Itu adalah subjek dari obrolan api unggun legendaris Roosevelt yang pertama, di mana presiden baru berbicara langsung kepada bangsa tentang keadaan negaranya.
Roosevelt menggunakan obrolan tersebut untuk menjelaskan ketentuan Undang-undang tersebut dan mengapa hal itu diperlukan. Hal ini termasuk menguraikan perlunya penutupan semua bank AS selama empat hari yang belum pernah terjadi sebelumnya agar dapat sepenuhnya menerapkan undang-undang tersebut. Selama masa itu, jelas Roosevelt, bank akan diperiksa stabilitas keuangannya sebelum diizinkan kembali beroperasi. Inspeksi tersebut, bersama dengan ketentuan UU lainnya, bertujuan untuk meyakinkan masyarakat Amerika bahwa pemerintah federal memantau secara ketat sistem keuangan untuk memastikan sistem tersebut memenuhi standar stabilitas dan kepercayaan yang tinggi.
Pada 13 Maret, bank pertama yang dibuka kembali adalah 12 bank regional Federal Reserve. Keesokan harinya diikuti oleh bank-bank di kota-kota yang memiliki lembaga kliring federal. Bank-bank lainnya yang dianggap layak untuk beroperasi diberi izin untuk dibuka kembali pada 15 Maret.
Dampak Penting dari Emergency Banking Act
Ketidakpastian, bahkan kecemasan, mengenai apakah masyarakat akan mempercayai jaminan Presiden Roosevelt bahwa uang mereka aman, menguap ketika bank dibuka kembali untuk melayani simpanan jangka panjang. Pasar saham juga memberikan pengaruh yang antusias, dengan Dow Jones Industrial Average naik sebesar 8,26 poin, naik lebih dari 15%, pada tanggal 15 Maret, ketika semua bank yang memenuhi syarat telah dibuka kembali.
Dampak dari Undang-Undang Perbankan Darurat terus berlanjut, dan beberapa masih terlihat hingga saat ini. FDIC terus beroperasi dan hampir setiap bank terkemuka di AS menjadi anggotanya. Ketentuan tertentu, seperti perpanjangan kekuasaan eksekutif presiden pada saat krisis keuangan, tetap berlaku. Undang-undang tersebut juga sepenuhnya mengubah wajah sistem mata uang Amerika dengan menghilangkan standar emas Amerika Serikat.
Hilangnya tabungan pribadi akibat kegagalan bank dan bank run telah sangat merusak kepercayaan terhadap sistem keuangan. Mungkin yang paling penting, UU ini mengingatkan negara tersebut bahwa kurangnya kepercayaan terhadap sistem perbankan dapat menjadi sebuah ramalan yang akan menjadi kenyataan, dan bahwa kepanikan massal dapat menimbulkan kerugian besar bagi sistem keuangan dan masyarakat.
Undang-Undang Lain yang Mirip dengan Emergency Banking Act /Undang-Undang Perbankan Darurat
Undang-Undang Perbankan Darurat didahului dan diikuti oleh undang-undang lain yang dirancang untuk menstabilkan dan memulihkan kepercayaan terhadap sistem keuangan AS. Disetujui pada masa pemerintahan Herbert Hoover, Undang-Undang Perusahaan Pembiayaan Rekonstruksi berupaya memberikan bantuan kepada lembaga keuangan dan perusahaan yang terancam tutup karena dampak ekonomi Depresi yang sedang berlangsung. Undang-Undang Bank Pinjaman Rumah Federal tahun 1932 juga berupaya memperkuat industri perbankan dan Federal Reserve.
Beberapa undang-undang terkait disahkan tidak lama setelah Undang-Undang Perbankan Darurat. Undang-undang Glass-Steagall juga disahkan pada tahun 1933. Undang-undang ini memisahkan perbankan investasi dari perbankan komersial untuk memberantas korupsi bank komersial yang melakukan investasi spekulatif. Spekulasi semacam itu diakui sebagai penyebab utama jatuhnya pasar saham. Namun Glass-Steagall dicabut pada tahun 1999, dan beberapa orang percaya bahwa penghentiannya turut berkontribusi terhadap krisis kredit global tahun 2008. Tindakan serupa, Undang-Undang Stabilisasi Ekonomi Darurat tahun 2008, disahkan pada awal Resesi Hebat. Berbeda dengan Undang-Undang Perbankan Darurat, fokus undang-undang ini adalah krisis hipotek, dengan tujuan legislator untuk memungkinkan jutaan orang Amerika tetap memiliki rumah mereka.
Kesimpulan
Emergency Banking Act of 1933 adalah undang-undang yang dimaksudkan untuk memulihkan kepercayaan negara terhadap sistem keuangannya setelah bank-bank ditutup selama seminggu (“hari libur bank” yang terkenal) untuk mencegah penarikan kembali oleh para deposan.Dampaknya terlihat hingga hari ini, dalam kelanjutan peran FDIC untuk menjamin simpanan bank dan dalam kekuasaan eksekutif abadi yang dimiliki presiden selama krisis keuangan.
