Apa yang dimaksud dengan Golden Rule of Government Spending?
Golden rule of government spending atau aturan emas pengeluaran pemerintah adalah kebijakan fiskal bahwa pemerintah harus meminjam hanya untuk investasi, bukan untuk mendanai pengeluaran saat ini. Dengan kata lain, pemerintah harus meminjam uang hanya untuk melakukan investasi yang akan menghasilkan manfaat jangka panjang untuk masa depan. Pengeluaran saat ini, atau pengeluaran untuk kebutuhan jangka pendek, harus didanai oleh pendapatan pajak.
Memahami Golden Rule
Pendukung golden rule of government spending, yang membatasi pinjaman untuk mendanai investasi, umumnya berupaya melindungi generasi mendatang agar tidak terbebani utang yang disebabkan oleh pinjaman untuk pengeluaran saat ini. Beberapa ekonom menekankan bahwa kebijakan lain juga memengaruhi beban utang generasi mendatang. Mereka berpendapat bahwa golden rule bukanlah cara optimal untuk mencapai keadilan antargenerasi. Yang lain mendukunggolden rule untuk mewujudkan tujuan yang berbeda: membatasi ukuran pemerintah.
Golden rule dalam kebijakan fiskal telah diterapkan di sejumlah negara. Meskipun penerapannya berbeda-beda di setiap negara, premis dasar untuk membelanjakan lebih sedikit daripada yang diterima pemerintah selalu menjadi landasannya. Sebagian besar negara yang telah mengadopsi aturan tersebut—Amerika Serikat bukan salah satunya—harus membuat perubahan dalam konstitusi atau undang-undang mereka.
Beberapa negara mengalami pengurangan defisit sebagai bagian dari produk domestik bruto (PDB) sebagai akibatnya. Pemerintah mungkin juga memerlukan kebijakan fiskal yang lebih fleksibel selama masa krisis ekonomi dan keadaan darurat.
Penerapan Internasional dari Golden Rule
Selama 30 tahun terakhir, sejumlah negara, terutama negara-negara dengan ekonomi maju, telah mengadopsi kebijakan fiskal yang menggabungkan beberapa bentuk golden rule. Baik yang diberlakukan sebagai undang-undang atau sebagai kebijakan partai yang berkuasa, kebijakan ini pada umumnya memberikan pengecualian untuk keadaan darurat ekonomi.
Pada berbagai waktu, kebijakan aturan emas telah membantu Kanada, Selandia Baru, Swedia, Swiss, dan Jerman mengurangi pertumbuhan pengeluaran dan tingkat utang. Inggris mengadopsi kebijakan aturan emas pada tahun 1998. Pada tahun 2007, masalah ekonomi dan kekurangan pendapatan pajak melemahkan kepatuhan. Bahkan sebelum krisis keuangan internasional pada tahun 2008, kebutuhan ekonomi akan dukungan dan stimulus pemerintah menyebabkan Inggris meninggalkan kebijakan tersebut.
Pengalaman Uni Eropa dengan aturan emas menunjukkan bahwa, karena ketidakpastian ekonomi, kebijakan tersebut lebih baik sebagai pedoman daripada sebagai persyaratan mutlak. Pada tahun 1997, Uni Eropa mengadopsi Pakta Stabilitas dan Pertumbuhan (SGP) untuk memantau dan menstabilkan Uni Ekonomi dan Moneter serta mengoordinasikan kebijakan fiskal di antara anggota UE. Negara-negara anggota UE harus menerapkan kebijakan fiskal yang dirancang untuk mencapai defisit tidak lebih tinggi dari 3% dari PDB dan mempertahankan tingkat utang di bawah 60% dari PDB. Pada tahun 2005, aturan tersebut direvisi untuk memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar; aturan tambahan dan kebijakan pengawasan diadopsi setelah krisis keuangan 2008.
Akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2020, UE menangguhkan batas pinjaman SGP hingga tahun 2023. Beberapa anggota sedang mencari amandemen lebih lanjut untuk memberikan lebih banyak fleksibilitas di masa mendatang. Dan pada bulan Mei 2022, UE mengumumkan bahwa mereka mengusulkan penangguhan lebih lanjut terhadap batas tersebut hingga tahun 2023.
Tidak Ada Golden Rule bagi Amerika Serikat
Pemerintah federal Amerika Serikat belum mengadopsi kebijakan fiskal yang mencerminkan golden rule. Meskipun beberapa komentator kebijakan fiskal AS mendesak penerapan golden rule, yang lain merekomendasikan pendekatan yang lebih fleksibel dan memiliki banyak sisi. Dari waktu ke waktu, para pembuat kebijakan telah mengusulkan undang-undang—bahkan amandemen Konstitusi—yang akan mengharuskan anggaran yang seimbang.
Saat ini, pemerintah federal tunduk pada batas anggaran yang ditetapkan undang-undang. Ketika kewenangan pemerintah untuk meminjam mendekati batasnya, pagu utang ditingkatkan oleh tindakan Kongres, yang sering kali menimbulkan perdebatan politik. Pada tahun 1985, Kongres mengesahkan RUU Gramm-Rudmann-Hollings, yang menetapkan target defisit tahunan yang, jika tidak terpenuhi, akan memicu proses penyitaan otomatis. Tahun berikutnya Mahkamah Agung memutuskan bahwa undang-undang tersebut tidak konstitusional.
Pada 13 Januari 2023, Menteri Keuangan Janet Yellen memperingatkan bahwa AS diperkirakan akan mencapai batas pinjaman sebesar $31,38 triliun yang disetujui Kongres pada Desember 2021 pada 19 Januari. Pada hari itu, ia mengumumkan bahwa Departemen Keuangan dapat mengambil “tindakan luar biasa” untuk mencegah penutupan pemerintah hingga “awal Juni.” Setelah itu, Kongres perlu mengambil tindakan untuk mencegah penutupan pemerintah dan gagal bayar atas kewajiban utang pemerintah federal.
