Apa yang dimaksud Government Accountability Office (GAO)?
Government Accountability Office (GAO) adalah lembaga independen dan legislatif yang memantau dan mengaudit pengeluaran dan operasi pemerintah. Lembaga ini memeriksa bagaimana uang pembayar pajak dibelanjakan dan memberikan rekomendasi tentang cara menghemat uang pemerintah atau beroperasi dengan lebih bertanggung jawab secara fiskal. Didirikan pada tahun 1921, GAO juga sering disebut pengawas kongres. Ini adalah lembaga non-partisan yang membantu pemerintah menemukan efisiensi dalam pengeluaran, itulah sebabnya lembaga ini dikatakan bekerja untuk Kongres.
Memahami Government Accountability Office (GAO)
Government Accountability Office adalah badan pemerintah independen yang bertugas melacak penggunaan uang pembayar pajak oleh cabang legislatif dan eksekutif pemerintah, dan memberikan hasilnya langsung ke Kongres. Sederhananya, GAO berfungsi sebagai pengawas kongres atas pengeluaran pemerintah. Badan ini memantau hasil operasi, posisi keuangan, dan sistem akuntansi yang digunakan oleh berbagai badan pemerintah dan melakukan audit rutin pada semua cabang pemerintah.
Tujuan dan sasaran utama GAO adalah:
- Melakukan audit terhadap lembaga-lembaga pemerintah federal untuk memastikan bahwa dana dialokasikan dengan benar dan tidak disalahgunakan, seperti audit dan tinjauan terhadap Pentagon, termasuk pengeluaran militer AS untuk personel dan sistem persenjataan.
- Meninjau program dan kebijakan pemerintah untuk menentukan apakah tujuan (yang ditetapkan) selaras dengan tujuan awalnya dan terpenuhi.
- Menyelidiki dugaan aktivitas ilegal dalam pemerintahan dan mengeluarkan keputusan hukum atas usulan peraturan terkait lembaga pemerintah lainnya.
Seperangkat tugas legislatif lainnya mencakup penetapan standar atau Buku Kuning. Disebut juga sebagai Standar Audit Pemerintah yang Diterima Secara Umum, prinsip-prinsip ini digunakan untuk menyederhanakan proses selama audit pemerintah dan penyediaan laporan.
Badan ini dijalankan oleh pengawas keuangan negara yang menjabat selama 15 tahun. Jabatan ini ditunjuk oleh presiden berdasarkan daftar rekomendasi bipartisan dari Kongres.
Pertimbangan Khusus
GAO memiliki kewenangan luas untuk meninjau fungsi dan operasi Federal Reserve—bank sentral Amerika Serikat.
Oleh karena itu, lembaga ini melakukan peninjauan terhadap program pinjaman darurat yang diberlakukan menyusul jatuhnya pasar perumahan dan krisis keuangan 2007-2008, yang menyebabkan Resesi Hebat. Meskipun demikian, lembaga ini tidak memiliki kewenangan untuk meninjau setiap rapat dan keputusan kebijakan moneter yang dibuat oleh Fed.
Hingga Mei 2021, lima dari delapan rekomendasi prioritas yang dibuat oleh Kantor Akuntabilitas Pemerintah telah dilaksanakan oleh Federal Reserve.
Sejarah dari Government Accountability Office (GAO)
Pengeluaran dan utang pemerintah AS meningkat tajam selama Perang Dunia I. Realitas ini mendorong permintaan akan sistem formal untuk meninjau, memantau, dan mengendalikan pengeluaran pemerintah. Akibatnya, Undang-Undang Anggaran dan Akuntansi tahun 1921 membentuk Kantor Akuntansi Umum, yang mengambil alih tanggung jawab anggaran, akuntansi, dan audit dari Departemen Keuangan AS.
Undang-undang tersebut juga mengharuskan presiden untuk menyiapkan anggaran tahunan bagi pemerintah federal. Pada tahun 2004, nama lembaga tersebut diubah menjadi Kantor Akuntabilitas Pemerintah setelah disahkannya Undang-Undang Reformasi Sumber Daya Manusia GAO.
Program dan pengeluaran pemerintah meningkat tajam pada tahun 1930-an sebagai akibat dari kebijakan sosial New Deal Presiden Roosevelt, yang dibuat sebagai respons terhadap Depresi Besar. Peran GAO, yang awalnya difokuskan pada memastikan pembayaran dilakukan dengan benar, menjadi semakin penting. Pada tahun 1945, di akhir Perang Dunia II, pengeluaran pemerintah kembali melonjak, dan GAO mulai mengaudit lembaga pemerintah untuk memastikan mereka beroperasi sesuai dengan tujuannya.
Pada tahun 1970-an, pekerjaan GAO diperluas hingga mencakup tinjauan pekerjaan lembaga terkait perlindungan konsumen, lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Personel lembaga hanya terdiri dari akuntan. Namun, hal itu segera diperluas hingga mencakup ilmuwan, profesional perawatan, dan ilmuwan komputer.
Badan tersebut terus mengevaluasi program pengeluaran pemerintah, termasuk bagaimana ia mengalokasikan dana terkait pandemi COVID-19, yang jumlahnya mencapai $4,8 triliun.